Indonesia, Nawacita, dan BBM Satu Harga

Ini bukan masalah untung dan rugi.
Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Presiden Joko Widodo (BBC Indonesia)

(Sumber Gambar: kompasiana.com)

Akhir-akhir ini, banyak pihak mensinyalir bahwa Nawacita yang dulu digemakan Presiden Jokowi tak lebih dari slogan kosong tanpa makna. Pengangguran masih bertebaran di mana-mana, asupan subsidi yang bersentuhan dengan perikehidupan masyarakat kecil lamat-lamat mulai dipangkas, pembangunan infrastruktur digemakan tanpa mengindahkan kelestarian budaya dan agraria, kebebasan mulai diberangus melalui seperangkat regulasi yang tak menyentuh substansi. Dan seterusnya.

Pernyataan di atas memang tak sepenuhnya salah, tetapi juga tak seluruhnya benar. Setiap rezim di republik ini senantiasa menyimpan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Izinkan saya untuk mengutarakan alasan mengapa lansiran itu musti diluruskan. Saya akan memulainya dari sektor energi, utamanya bahan bakar minyak (BBM). Mengapa? Sebab di negeri ini, isu terkait BBM menempati posisi yang super sensitif setelah isu mengenai agama. Ini tentu dikarenakan BBM menyentuh nyaris seluruh sendi perikehidupan masyarakat dari hulu hingga hilir.

BBM yang terjangkau secara otomatis akan membuat harga bahan pokok juga turut terjangkau, mudahnya menjalankan kegiatan-kegiatan produktif, bergeraknya sendi ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya, BBM yang mahal akan berimbas pada meroketnya harga bahan pokok, sulitnya menjalankan roda ekonomi, dan macetnya kegiatan-kegiatan produktif dalam segala lini. Pada akhirnya, BBM yang mahal hanya akan menjadikan sebuah daerah berjalan di tempat tanpa kemajuan yang berarti. Dan, harus kita akui bersama, fakta yang terakhir ini telah lama terjadi di Bumi Pertiwi utamanya di daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.

Perbedaan harga yang begitu tinggi antara Jawa dan luar Jawa, misalnya. Beberapa tahun yang lalu harga BBM jenis Premium di Wamena, Jayawijaya, mencapai hingga kisaran Rp 100.000/liter. Bahkan di Papua Barat konon menapaki angka Rp 150.000 hingga Rp 200.000/liter. Ini tentu bentuk ketidak-adilan energi yang begitu kasat mata. Disparitas harga yang begitu kentara seperti ini tentunya akan menjadi bom waktu kesenjangan sosial yang setiap saat siap meledak jika tak segera dicari formula alternatifnya.

Pemerintah tentu menyadari betul fakta ini. Oleh sebab itu, bertepatan dengan kunjungannya ke Papua tahun lalu, Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat Papua dan daerah-daerah 3T lainnya. Presiden tanpa ragu melancarkan program tersebut ketika meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Selasa (18/10/16).


Tak berselang lama, Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 ihwal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, lahir sebagai penegasan dari pidato Presiden di Yahukimo. Merujuk peraturan itu, juga melalui SK Direktur Jenderal Nomor 09.K/10/DJM.O/2017, pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan BBM Satu Harga secara bertahap mulai 1 Januari 2017.

Adapun peta jalan (roadmap) BBM Satu Harga adalah demikian: tahun 2017 akan membangun 54 unit lembaga penyalur di daerah yang memiliki infrastruktur darat dan laut cukup baik, tahun 2018 bakal membangun 50 unit lembaga penyalur di daerah dengan infrastruktur darat dan laut yang terbatas, dan di tahun pamungkas (2019) hendak membangun 46 unit lembaga penyalur di daerah yang belum memiliki infrastruktur darat dan laut sama sekali. Total semuanya adalah 150 lembaga penyalur di 148 titik (Pertamina). Semua titik itu memiliki harga baru yang setara: Premium Rp 6.450/liter dan Solar Rp 5.150/ liter. Hingga Oktober-November tahun ini saja sudah ada 32 wilayah yang telah/akan menikmati kebijakan program BBM Satu Harga (katadata.co.id).

(Sumber Gambar: www.bphmigas.go.id)

Tetapi tentu menjalankan program se-gigantis ini tak semudah membalik telapak tangan. Banyak onak dan duri yang musti dihadapi oleh Pertamina. Seperti diungkap mantan Direktur PT. Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto di Universitas Gadjah Mada (UGM) Januari lalu. Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang sedikit menghambat laju Pertamina dalam mengamalkan program BBM Satu Harga: 1) tingginya biaya jalur distribusi dari Sabang sampai Merauke dan 2) krisis harga minyak dunia yang masih fluktuatif. Sementara kapasitas produksi minyak mentah Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. 

Ini belum ditambah dengan kenyataan bahwa: masih banyak daerah yang belum memiliki lembaga penyalur khususnya di daerah 3T, infrastruktur darat yang belum memadai untuk mengangkut BBM, dan mahalnya bea membangun lembaga penyalur lantaran volume yang terlampau kecil (Pertamina).

(Sumber Gambar: www.bphmigas.go.id)

Sebab itu, Pertamina berjanji akan melakukan pelbagai jurus agar program BBM Satu Harga lekas bisa dinikmati oleh semua penduduk Indonesia. Di antaranya: a) meningkatkan bisnis di hulu migas, b) mendorong efisiensi produksi, c) merevitalisasi kilang minyak, d) membangun infrastruktur, e) meningkatkan kapasitas pemasaran, dan f) mendorong kinerja keuangan. Konkretnya mungkin akan diawali pada tiga lini ini: pembangunan lembaga penyalur, peningkatan kapasitas penyimpanan BBM, dan percepatan infrastruktur darat dan laut demi memudahkan jalur distribusi BBM Satu Harga. Dari titik ini saya percaya, bukan Pertamina namanya jika tak sanggup keluar dari pelbagai jerat kesulitan demi kemajuan bangsa.

Bahkan, demi mensukseskan program BBM Satu Harga agar lebih merata, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (bisnis.com).

(Sumber Gambar: www.migas.esdm.go.id)

Yahukimo mungkin tak senyaring Protokol Kyoto. Tapi jelas, destinasi ini menjadi saksi penting tentang upaya keras pemerintah (cq. Pertamina) dalam memberikan energi yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Melalui program BBM Satu Harga ini pula, pemerintah melalui Pertamina sejatinya tengah membangun fondasi cita-cita yang kita impikan sejak lama: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan sendirinya, kebijakan BBM Satu Harga menjadi salah satu negasi kuat atas pernyataan-pernyataan yang kini banyak mengemuka. Presiden Jokowi tetap bersiteguh pada Nawacita yang menjadi kitab suci laju pemerintahannya. Dengan mengamalkan poin ketiga Nawacita yang berbunyi: “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, sesungguhnya pemerintah sedang mengamalkan sila terakhir Pancasila yang kerap kita abaikan bersama: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Sumber Gambar: www.esdm.go.id)

Sebab sungguh Indonesia tak melulu Jawa belaka. Nun jauh di sana ada Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua yang juga tak kalah penting untuk mendapat sentuhan kebijakan yang setara. Tak ada alasan lagi untuk menomor-duakan “mereka”. Sebab yang kita sebut sebagai “mereka” sejatinya adalah “kita”. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Potensi terbesar bangsa Indonesia.

Kelak sejarah akan mencatat, Yahukimo adalah saksi bahwa Nawacita tak sekadar isapan jempol belaka. Dan, semua itu diawali dengan program BBM Satu Harga yang telah dipersembahkan Pertamina.

Demi dan untuk kemajuan Indonesia secara paripurna.



49 Responses to " Indonesia, Nawacita, dan BBM Satu Harga "

  1. Maju terus Pertamina
    Demi Indonesia yang berjaya!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mari #kobarkankebaikan seperti yang sudah @Pertamina lakukan.

      Hapus
  2. Semoga semua rencana baik Pemerintah dan Pertamina terlaksana. Karna, bagi rakyat pada umumnya, BBM merupakan satu dari hal penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Amin. Semoga.
      BBM memang menempati titik krusial di tengah perihidup masyarakat akar rumput. :)

      Hapus
  3. Semoga program BBM satu harga dapat memberikan keadilan bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah 3T, sehingga tak ada lagi issue keterbelakangan di negeri ini.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Keterbelakangan berawal dari keterbatasan mengakses segala hal-ihwal. Dengan hadirnya BBM Satu Harga di penjuru nusantara, keterbelakangan lambat laun akan tinggal kenangan. :)

      Hapus
  4. Sesulit apapun untuk menjalankan program BBM Satu Harga ini, Pertamina pasti bisa menyiasatinya dengan baik, apalagi demi terwujudnya sila ke lima dari Pancasila; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Jatuh bangun sudah menjadi fitrah perusahaan. Tapi dengan sistem, manajemen dan organisasi yang baik, insya Allah kesulitan itu akan segera menjadi kemudahan.

      Hapus
  5. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, tentunya dalam hal ini.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Partisipasi masyarakat juga sangat ditunggu bro Hizkil. :)

      Hapus
  6. Mudah mudahn niat baik pertamina segera trlaksana supaya menjadi lebih baik lagi terutama untuk daerah2 3T.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Agar tak ada lagi yang merasa di "nomor-duakan". Karena kita semua adalah Indonesia. :)

      Hapus
  7. Gusti nu agung, Pasihan berkah, pasihan umur panjang, pasihan kasehatan, pasihan kakuatan kangge manusia manusia nu gaduh hate jembar, nu gaduh cita cita kangge ngamakmurken indonesia, nugaduh totalitas sareng loyalitas demi bangsa. Mugi di pasihan ganjaran nu ageng kangge sadaya. Amin

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya kurang begitu mengerti bahasa Sunda. Oleh sebab itu, saya aminkan saja doanya. ^_^

      Hapus
  8. Tak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu untuk membangun negeri ini.
    Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kekuatan kita.
    Maju terus Indonesia
    Berjayalah Indonesia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bhinneka: itulah potensi terbesar bangsa ini. :)

      Hapus
  9. Saya percaya pertamina pasti bisa😊

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya juga percaya: @pertamina pasti bisa. ^_^

      Hapus
  10. Semoga dengan niat baik ini, pertamina diberi kemudahan oleh yg maha kuasa untuk tetap memberikan BBM satu harga. Maju terus pertamina, jayalah indonesiaku!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Amin. Doa wanita shalehah biasanya langsung mengguncang arasy-Nya. ^_^

      Hapus
  11. Semoga bisa cepat terlaksana agar seluruh rakyat dapat sejahtera

    BalasHapus
    Balasan
    1. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. :)

      Hapus
  12. Berbicara masalah keadilan sosial, keadilan sendiri merupakan salah satu dari sandaran negara bisa disebut ideal, seperti yang Plato ungkapkan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan.
    Ya, Indonesia bercita cita ingin menjadi negara ideal, bahkan sampai keadilan dijadikan butir dari Pancasila, harusnya butir tersebut tertanam kuat di dalam hati pemimpin negara dan rakyat Indonesia .
    Mari kita do'akan semoga rencana pemerintah senada dengan pertolongan Allah SWT, dan apapun masalah yg di hadapi negara kita, semuanya dapat di selesaikan dan di implementasikan hasilnya dengan sebaik-baiknya .. aamiin

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mudah-mudahan terminologi keadilan yang didengungkan Mbah Plato bisa lekas bersemi di Bumi Pertiwi. ^_^

      Hapus
  13. Presiden bijak! Pertamina "go"! Masyarakat dari Sabang sampai Merauke "Bravo"!!!

    BalasHapus
  14. Memang sudah seharusnya negara (pertamina) hadir dari sabang sampai merauke. 😊

    BalasHapus
  15. Semoga Pertamina bisa terus maju dalam mengembangkan program BBM Satu Harga untuk masyarakat, agar perekonomian di Indonesia tidak semakin rendah. Niat baik dan selalu mengikuti proses pasti akan berakhir sukses. Sukses selalu Pertamina demi memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia ☺

    BalasHapus
    Balasan
    1. Partisipasi masyarakat (sektor swasta) sangat ditunggu. Apakah Putri mau turut berpartisipasi untuk #kobarkankebaikan bersama @pertamina? ^_^

      Hapus
  16. Saya kira, pemerataan harga BBM bukan perkara mudah, dan butuh banyak sekali pihak-tidak hanya PT Pertamina-yang bertanggungjawab sepenuhnya. Sebab, jika PT. Pertamina saja yang di tekankan oleh kebijakan pemerintah pusat, dapat berdampak pada kerugian PT. Pertamina. Sementara harga minyak dunia terus mengalami fluktuasi, pemerintah kita menetapkan persamaan harga BBM. Justru ini akan berimbas pada nilai jual minyak bumi Indonesia itu sendiri di kancah Internasional. Hemat saya, alternatif nya bukan soal pemerataan harga, melainkan pada daya beli masyarakat dan kebutuhan akan BBM itu sendiri. Toh, pemerataan dilakukan jika daya beli masyarakat masih belum mencukupi program ini tetap akan dinilai kurang efektif. Perkara butuh tidaknya, setiap dari kita pasti butuh BBM.sekalipun kita tidak memiliki kendaraan pribadi. Yang patut di perhatikan dalam hal ini, misalnya Papua: bagaimana kondisi perekonomian disana?, apakah dengan penetapan standar harga BBM di Jawa sama nilainya dengan Day beli di Papua?, apakah konstruk tanah di Papua mengandung cadangan minyak bumi yang bagus?. Kalau iya, bikin kilang minyak disana. Kalau tidak, berapa biaya transportasi yang di butuhkan guna mengangkut BBM ke Papua?, perbandingan skala produksi+transportasi dengan harga jual sudahkah memperoleh hasil profit?. Jika iya, program ini bisa di lajsanakan. Jika tidak, Pertamina akan menanggung defisit yang akan berdampak pula pada pendapatan perkapita negara. Dan tentunya pula, kurs mata uang rupiah bisa tidak stabil jika harga minyak dunia mengalami fluktuasi. Kesimpulannya, mending cari alternatif lain yang lebih berkah seperti penguatan ekonomi masyarakat yang di tunjang dari dana CSR PT.Pertamina itu sendiri. seperti daulat ekonomi kilang minyak tradisional di Wonocolo-Bojonegori ini dapat di perkuat dengan dukungan penuh oleh Pertamina. Pasalnya, pertambangan yang sudah hampir 1 abad ini masih menggunakan biaya swadaya masyarakat setempat. Meskipun Wonocolo dijadikan sebagai geoheritage nasional, penting kiranya pemerintah turut merevitalisasi ekonomi kerakyatan yang di bangun secara kolektif ini. Untuk tulisan ini sendiri, good luck!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tentu program ini bukan perkara mudah. Makanya di atas saya jelaskan beberapa hal terkait itu. Saya yakin 1000% bahwa pemerintah takkan membiarkan pertamina terperosok lebih jauh tanpa ada kalkulasi maupun alternatif yang sudah disiapkan secara matang sebelumnya.

      Kalau saya ibaratkan, BBM Satu Harga ini seperti kail yang diharapkan mampu membuat saudara-saudara di daerah 3T Indonesia sanggup tergerak kegiatan produktif maupun roda ekonominya. Jika moda transportasi sudah baik dan aktivitas ekonomi bergeliat, otomatis itu akan mempengaruhi peningkatan daya beli pula. Bagaimana mungkin akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat jika akses ke segala hal-ihwal saja begitu sulit? Bersekolah, menghadiri acara kesenian, riset, dan segala bentuk kegiatan produktif lainnya bukankah ditopang oleh terjangkaunya harga bahan bakar bagi semua kalangan?

      Terkait penguatan ekonomi di level grass root, bukankah itu sudah dilakukan Pertamina sejak lama melauli zakat CSR-nya? Contoh terdekat adalah Rumah Berdikari di Karangsong Indramayu. Rumah Berdikari merupakan satu di antara banyak penerapan program CSR Pertamina RU VI Balongan untuk masyarakat di sekitar Indramayu. Di dalamnya terdiri dari industri kreatif pengolahan makanan dari pelbagai jenis mangrove, jasa pariwisata, dan pengenalan budaya bahari yang adiluhung. Kolaborasi ketiganya tidak saja sangup memberdayakan masyarakat Karangsong secara ekonomis, tetapi juga sanggup menjadi suluh budaya dan pendidikan bagi siapa saja yang datang ke situ. Khusus untuk yang ini, nanti insya Allah akan saya tuliskan secara khusus.

      Jadi, tidak saja memberikan asupan BBM yang sama rata ke seluruh penjuru Indonesia, pemberdayaan secara lebih riil untuk masyarakat juga sudah dilakukan sejak lama.

      Kembali lagi. Program BBM Satu Harga ini saya kira lebih dicanangkan sebagai pemerataan pasokan keadilan sosail (dalam hal ini energi) dan pemberdayaan ekonomi melalui kemudahan menjalani akses transportasi demi kegiatan yang produktif. Bukan masalah pemberian bantuan laiknya Bantuan Langsung Tunai yang terbukti kurang efektif itu.

      Jadi, paradigma berpikirnya harus digeser. Jangan Jawa-sentris dan jangan profit-oriented. Kedaulatan itu hanya impian kosong jika tanpa distribusi keadilan sosial yang nyata. Hehehe.

      Hapus
  17. Bahan enrgi menjadi sendi ekonomi rakyat, semoga nawacita yang digagas oleh rezim ini bisa mencapai taraf maksimal. Bukti 6 kilang minyak yang berdiri kembali oleh rezim ini, semoga untuk pemenuh kebutuhan masyarakat. Untuk rakyat pertamina jaya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ammmin. Ayo terus #kobarkankebaikan Pak Guru. ^_^

      Hapus
  18. Wah, baru tahu ada program seperti ini. Mudah2an sdr2ku di daerah 3 T segera mendapat keadilan sosial yang sesungguhnya πŸ˜„

    BalasHapus
    Balasan
    1. Semoga saja ya Mas.
      Terimakasih atas kunjungannya di lapak sederhana ini. :)

      Hapus
  19. Smoga langkah awal pertamina ini menjadi awal pemerataan bagi kita mas, kita indonesia...
    Jikalau ada kesulitan pun itu bukanlah kekurangan semata, namun itu juga menjadi pembelajaran untuk langkah" lain dalam mewujudkan sila ke 5 dasar negara kita...
    Karena kita indonesia, dari sabang sampai merauke yg jauh disana...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setuju. Hambatan bukan alasan untuk berhenti mendistribusikan keadilan sosial ke segala penjuru Nusantara.

      Program BBM Satu Harga sudah sangat baik. Hanya mungkin perlu beberapa evaluasi di tingkat regulasi dan penguatan kerjasama lintas instansi (baik pemerintah maupun swasta) yang ada.

      Sebab tanggungjawab mendistribusikan keadilan sosial tak semata tugas @pertamina saja. Tapi perlu itikad kuat dari semua sektor, person, dan lembaga.

      Hapus
  20. "Ringan sama dijinjing, Barat sama dipikul". Semangat gotong-royong yg takan pernah padam, diawali dari keadilan dalam hal ini BBM sebagai penunjang perekonomian. Bila semua sudah merasa tak ada yg dianak tirikan, niscaya keutuhan NKRI tak tergoyahkan.
    "Semua untuk Satu, Satu untuk Semua"

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya suka kalimat ini: "bila semua sudah merasa tak ada yg dianak tirikan, niscaya keutuhan NKRI tak tergoyahkan". Setuju bro!

      Tapi.... dari awal kata-katanya penuh tenaga dan sangat nasionalis. Tapi di akhir kok kaya tagline salah satu televisi swasta yah? ^_^

      Hapus
  21. Mantap djiwa dan luar biasa dengan program BBM satu harga. Mudah mudahan ini salah satu langkah awal mencapai keadilah sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita juga harus bersama mengawasi karena barangkali masih ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menciderai program itu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kemungkinan hadirnya "penumpang gelap" di segala program-program kerakyatan pasti ada bro. Kendati demikian, program BBM Satu Harga harus tetap jalan. Sembari sistem pengawasannya senantiasa diupdate agar meminimalisir kemungkinan yang sampeyan khawatirkan. :)

      Hapus
  22. BBM satu harga, setuju.
    Kita satu, dalam satu kesatuan.
    Agar tidak ada 'wilayah' yang merasa dianaktirikan.
    Kinerja Harus menyeluruh senusantara.

    BalasHapus
  23. Saya yakin Semua program pemerintah bisa terwujud atau setidaknya terlihat hasilnya jika waktu yang diberikan kpd pemerintah (dlm hal ini 'presiden jkw') lebih lama. Ya setidaknya 6 periode lah. Sebab fokus kepemimpinan yang diestafetkan sedikit banyaknya pasti mengalami perubahan.
    Itu menurut saya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hahaha. Satire ente keterlaluan. Masa iya 6 periode? ^_^

      Hapus